FB Pulau Dayak - Apa yang dimaksud Jawanisasi ini sebenarnya sudah terwujud dalam berbagai aspek. Seperti fisik melalui penyebaran permukiman diaspora Jawa di luar tanah air tradisional mereka di Jawa. Dalam aspek spiritual dan perilaku, proses Jawanisasi meliputi penerapan budaya dan nilai-nilai Jawa; seperti obsesi akan kehalusan dan keanggunan, sopan santun, ketidaklangsungan, enggan berterus terang, pengendalian emosional dan perhatian akan status sosial seseorang. Nilai-nilai Jawa menjunjung tinggi keselarasan dan keteraturan tatanan sosial, mereka membenci konflik langsung dan perselisihan.
Dalam aspek bahasa, seperti penggunaan bahasa, istilah, idiom, dan kosakata Jawa di luar wilayah bahasa tradisional Jawa. Misalnya, kini lazim bagi warga Indonesia menggunakan istilah Jawa untuk menyapa orang lain, seperti Mas dan Mbak. Hal ini kini dianggap lazim di Jakarta, yang sebelumnya memiliki padanan dialek lokal Betawi seperti Abang dan None / Mpok. Tetapi fenomena meluasnya penggunaan sapaan Mas dan Mbak ini menimbulkan kekhawatiran di ranah berbahasa Melayu dan Minang di Sumatera yang menganggapnya sebagai bentuk Jawanisasi dan penjajahan budaya.
Dalam sosial dan politik, contoh Jawanisasi dirasakan seperti Presiden Indonesia yang selalu berasal dari orang Jawa (dengan pengecualian BJ Habibie). Juga tuduhan atas dominasi politik Jawa dalam tubuh administrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, serta sifat-sifat Jawa dalam budaya politik Indonesia.
Setelah revolusi Indonesia (1945-1949) dan kemerdekaan Indonesia, banyak simbol nasional Indonesia yang berasal dari warisan Majapahit, sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa pada ke-14 sampai abad ke-15. Bendera Indonesia menampilkan warna Majapahit, merah dan putih, semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi negara Pancasila juga menunjukkan warisan Majapahit. [1] Salah seorang pendiri Indonesia, Sukarno memang menggali ke sejarah Indonesia untuk mencari filsafat dan kearifan lokal untuk merumuskan kebangsaan baru bangsa Indonesia. Tentu saja, budaya Jawa sebagai salah satu elemen yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia turut menyumbangkan pengaruhnya.
Selama rezim Orde Baru Suharto (1966-1998), budaya politik Indonesia agak dianggap telah "dijawakan". Tingkat administrasi juga diatur dalam gaya dan idiom Jawa, seperti Kabupaten dan desa, istilah yang awalnya tidak akrab di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Sumatera Barat (menggunakan istilah "nagari") dan Papua (menggunakan istilah "distrik"). Dalam kehidupan politik Indonesia pasca-kemerdekaan, istilah "Jawanisasi" digunakan untuk menggambarkan proses dimana etnis Jawa dan individu yang dijawakan, secara bertahap menjadi mayoritas dan tidak proporsional dari elit pemerintahan di era pasca-kemerdekaan Indonesia.
Setelah masa kemerdekaan, Indonesia lazim menerapkan neologisme untuk penamaan baru, dengan menggunakan kata serapan dari bahasa Sansekerta melalui perantara bahasa Jawa Kuno (Bahasa Kawi). Maka dinamailah kota Jayapura untuk menggantikan nama kolonial Belanda "Hollandia". Demikian pula dengan nama seperti Pegunungan Jayawijaya, Penghargaan Kalpataru, Bintang Mahaputra, Piala Adipura, serta istilah yang memiliki asal Sansekerta-Jawa seperti adibusana, lokakarya, dasawarsa, pranala, unggah, unduh, dan lain-lain.
Isu Jawanisasi telah menjadi isu sensitif yang penting dalam persatuan nasional Indonesia. Pengaruh Jawa dianggap tidak hanya pada ranah budaya, tetapi juga sosial, politik dan ekonomi. Rezim Orba Suharto dikritik telah sedemikian rupa menjawakan politik Indonesia selama puluhan tahun. Dalam perspektif politik, administrasi, wewenang dan pelayanan sipil, proses Jawanisasi ini kadang-kadang dianggap negatif karena mengandung unsur-unsur terburuk dari budaya Jawa, seperti kekakuan hierarki sosial, otoritarianisme, dan kesewenang-wenangan. Sebuah kecenderungan yang kadang-kadang disebut sebagai "Mataramisasi" dan "feodalisasi", disertai dengan kegemaran memamerkan status sosial dan keangkuhan, suatu penggambaran sisi negatif khas priyayi yang kerap berperilaku selayaknya golongan Jawa kelas atas.
Program transmigrasi yang memindahkan masyarakat dari Pulau Jawa yang padat penduduk ke pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, juga dikritik telah mempercepat proses Jawanisasi di Indonesia. Masalah ini juga diperkeruh dengan isu-isu ketimpangan pembangunan, kecemburuan di mana pulau-pulau lainnya merasa tidak puas dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial di wilayah mereka, berbeda dengan pembangunan infrastruktur dan distribusi kekayaan yang tampaknya terfokus di Jawa.
===================
Catatan Kaki:
[1] Pancasila bukan warisan Majapahit, kelima sila merupakan kristalisasi dari Peradaban Orang Melayu. Hanya sahaja ketika dirumuskan tidak diberi nama Pancasila. Nama ini diberikan oleh Soekarno yang katanya atas saran salah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda.
