Sejarah Kota Padang (28): Volksraad dan Mangaradja Soangkoepon; Sumatra, Pintu Gerbang Indonesia, Bukan Pintu Belakang

Catatan oleh Agam van Minangkabau:

Tulisan yang satu ini tidak langsung berhubungan dengan sejarha Kota Padang ataupun Minangkabau. Perlu kearifan pembaca dalam menikmati setiap untaian kata. 

Disalin dari blog: http://poestahadepok.blogspot.com

__________________________

Mangaradja Soangkoepon protes keras. Mangaradja Soangkoepon melakukan protes keras karena punya alasan yang kuat untuk menyatakan secara terbuka bahwa Sumatra adalah ‘pintu gerbang Indonesia’ dan bukan pintu belakang. Statement ini dikemukakan  Mangaradja Soangkoepon di parlemen pusat (Volksraad) tahun 1931 untuk menyindir pemerintah Hindia Belanda dan anggota Volksraad yang berasal dari Jawa yang membangun Indonesia hanya terkonsentrasi di Jawa dan mengabaikan pulau-pulau besar lainnya.

Volksraad, 1930

Protes Mangaradja Soangkoepon muncul seiring dengan semakin seringnya istilah ‘orang seberang’ untuk memperkuat eksklusivitas mainstream pembangunan berada di Jawa, dan luar Jawa sebagai pelengkap. Kota-kota besar di Sumatra seperti Medan, Padang dan Sibolga adalah muara ekspor utama ke Eropa. Namun kenyataannya hanya prinsip ‘trickle down effect’ yang dilestarikan: Luar Jawa hanya kebagian jika di Jawa sudah meluber.

Mangaradja Soangkoepon

Mangaradja Soangkoepon dan Mohammad Hoesni Thamrin adalah ‘duo vokalis’ terpenting di Pedjambon, tempat anggota dewan Volksraad bersidang (kini di Senayan). Mangaradja Soangkoepon memiliki koneksi yang baik dengan semua anggota dewan dari Sumatra dan M. Hoesni Thamrin dari Betawi. MH Thamrin yang merupakan anggota dewan dari Kaoem Betawi tampaknya mendukung statement Mangaradja Soangkoepon.

Mangaradja Soangkoepon, 1930

Dukungan MH Thamrin terhadap Mangaradja Soangkoepon mudah dipahami. Pertama, wilayah luar Batavia, kaoem Betawi juga terpinggirkan. Kedua, MH Thamrin memiliki kedekatan dengan Kota Padang. MH Thamrin dan Abdoel Hakim adalah dua wakil wali kota pribumi yang ada di Hindia Belanda. MH Thamrin adalah besan dari Wakil Wali Kota Padang, Abdoel Hakim. Mr. Egon Hakim, putra Abdoel Hakim menikah dengan putri MH Thamrin. 

Abdoel Firman Siregar gelar Mangaradja Soangkoepon adalah anggota dewan Volksraad mewakili Province Oost Sumatra (Sumatera Timur). Mangaradja Soangkoepon saat ini adalah untuk periode yang kedua di Pedjambon (berpengalaman). Adik kandungnya, Dr. Abdoel Rasjid adalah anggota dewan Volksraad mewakili dapil Noord Sumatra (Residentie Tapenoli dan Residentie Atjeh). Anggota-anggota dewan dari West Sumatra dan Zuid Sumatra adalah rekan-rekan lamanya sesama alumni Belanda.

Mangaradja Soangkoepon bersuara mewakili Sumatra memang tidak sendiri, tetapi Mangaradja Soangkoepon tengah berada di puncak piramida. Karena itu, Mangaradja Soangkoepon seakan leader dari Sumatra di Volksraad. Jika kembali ke belakang, pada tahun 1927, dua anggota dewan Volksraad yang turut hadir dalam pembentukan PPPKI di rumah Husein Djajanegara (Banten) adalah Mangaradja Soangkoepon dan MH Thamrin. Karena itu, ketua PPPKI ditunjuk MH Thamrin dan sekretaris Parada Harahap. Namun setelah beberapa tahun, pemerintah Belanda mengganggap PPPKI sebagai ancaman, apalagi baru-baru ini Parada Harahap memimpin tujuh orang pribumi pertama ke Jepang (termasuk M. Hatta yang baru pulang studi dari Belanda).[1] Untuk menggembosi PPPKI pemerintah mendukung habis pembangunan di Jawa dan mengabaikan Sumatra. Dalam situasi dan kondisi inilah Mangaradja Soangkoepon ‘berteriak’ di Volksraad. Teriakan Mangaradja Soangkoepon ini juga direspon positif dari Minahasa (Mangindaan) dan Ambon (Apituley) yang keduanya juga alumni Belanda yang menjadi sesama anggota Indisch Vereeniging.

Pantai Barat Sumatra Mulai Tertinggal

Sejak berkembangnya, Sumatra Timur dengan ekonomi perkebunan, pertumbuhan ekonomi di Sumatra telah bergeser dari Pantai Barat Sumatra ke Pantai Timur Sumatra.  Pantai Barat Sumatra mulai terasa stagnansi. Kontribusi pendapatan dari ekonomi kopi di Pantai Barat Sumatra sudah tidak sebanding lagi dengan pengeluaran anggaran pembangunan yang terus meningkat. Perkebunan di Pantai Barat Sumatra juga tumbuh sangat lambat karena keadaan geografi yang memang sulit untuk perluasan perkebunan. Perluasan perkebunan juga mendapat resistensi dari tanah-tanah ulayat. Akibatnya daya tarik investasi di Pantai Barat Sumatra (Padangsch dan Tapanoeli) tidak sekencang di Pantai Timur Sumatra. Tanda-tanda pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dari barat ke timur sudah terkesan ketika Province Sumatra’s Westkust statusnya diturunkan menjadi residentie pada tahun 1905 dan sebaliknya pada tahun 1915 status Residentie Sumatras’ Oostkust ditingkatkan menjadi province.  

Pertambangan batubara di Ombilin memang masih eksis, namun dampaknya terhadap masyarakat sangat kurang. Hal ini karena tambang batubara Ombilin yang telah menggunakan teknologi baru, pengerahan kuli dari luar Sumatra dan transportasi angkutan batubara melalui kereta dari Ombilin langsung ke pelabuhan (di Teluk Bayur). Hasil penjualan batubara langsung mengalir ke pusat berupa cash untuk domestic dan dalam bentuk devisa untuk ekspor luar negeri. Setali tiga uang, hasil-hasil perkebunan juga tidak terlalu berimbas kepada penduduk sekitar apalagi perkebunan besar lebih efisien menggunakan kuli yang didatangkan dari Jawa dan Asia Timur. Hal ini tidak terjadi di Pantai Barat Sumatra tetapi juga di Pantai Timur Sumatra. Singkat kata: pembangunan pribumi di Sumatra seakan terlantar.

Jawa dan luar Jawa makin kontras. Kecemburuan mulai muncul. Alokasi anggaran pembangunan mulai menganga. Fasilitas-fasilitas semakin berkembang di Jawa yang dengan sendirinya pembangunan manusianya di Jawa makin maju. Sementara Sumatra yang menjadi sumber devisa kucuran dana pembangunan dari pusat dianggap tidak seberapa dan kurang memadai dengan luasnya ruang spasial pembangunan di Sumatra.

Situasi dan kondisi inilah yang disuarakan oleh Mangaradja Soangkoepon di parlemen. Mangaradja Soangkoepon yang berasal dari Pantai Barat Sumatra dan wakil dari Pantai Timur Sumatra di parlemen melihat persoalan Jawa dan luar Jawa menjadi lebih sensitif baginya jika dibandingkan dengan anggota parlemen dari Sumatra apalagi anggota parlemen yang berasal dari Jawa. Lantas dengan sadar Mangaradja Soangkoepon berteriak, pintu gerbang Indonesia itu di Sumatra dan bukan pintu belakang.

Siantar Men! Menggebrak Pejambon

Mengapa Mangaradja Soangkoepon begitu galak di parlemen pada periode keduanya? Hal ini karena pembangunan ekonomi masyarakat di Sumatra khususnya Pantai Barat Sumatra dan Pantai Timur Sumatra tidak terjadi sesuai dengan potensi ekonominya. Keunggulan komparatif ekonomi Sumatra yang menghasilkan devisa yang besar tidak sebanding dengan alokasi anggaran pembangunan yang diterima. Anggaran pembangunan ekonomi di Hindia Belanda hanya tertahan di (pulau) Jawa, hanya sedikit menetes ke Sumatra. Vokalis Mangaradja Soangkoepon ternyata juga sudah muncul pada periode pertama di Pedjambon.

Dr. Alimoesa dan Mangaradja Soangkoepon pada periode sebelumnya sudah berani bersuara. Boleh jadi karena Dr. Alimoesa dan Mangaradja Soangkoepon adalah Siantar Men!.  Ketika mereka kali pertama di Pejambon tahun 1927 (kini Senayan). Alimoesa masuk komisi pertanian di Volksraads, Mangaradja Soangkoepon masuk komisi sosial kemasyarakatan.

Peta Kepadatan Penduduk 1930

Dalam sidang pertama Volksraad, dua Siantar Men! berbicara lantang (De Indische courant, 14-06-1928): Alimoesa, anak Losoeng Batu: ‘saya berjanji agar pemerintah memberikan kaum nasionalis berevolusi. Selama ini antara minoritas Eropa dan mayoritas pribumi yang mana berlangsung beberapa permusuhan terhadap segala sesuatu yang datang dari pihak Indonesia. Pers Belanda mungkin menyebabkan di sana-sini kekeruhan, tapi di sisi lain pers juga memberikan perlindungan kepada berbagai kelompok masyarakat. Ingat, hanya ketika tingkat peradaban seluruh Nusantara diratakan, akan ada persatuan'. Sedangkan Mangaradja Soangkoepon, anak Panyanggar: ‘membangun kepercayaan memiliki hasil yang bermanfaat dengan memperkuat polisi. Kepemimpinan Belanda diperlukan dalam hal ini, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa tujuan kepemimpinan harus diberikan juga untuk kemerdekaan pribumi. Saat ini, penduduk pribumi harus diberi kemerdekaan yang bernilai’.

Bataviaasch nieuwsblad, 15-06-1928 sempat berkomentar terhadap suara dari Dr. Alimoesa di sidang perdana: ‘menyimak pidato Alimoesa, dikhawatirkan akan dapat memberi resonansi di kalangan penduduk pribumi'. Suara Mangaradja Soangkoepon tentang ‘kemerdekaan pribumi’ juga mendapat perhatian serius.

Suasana hati dua angggota dewan pusat (Volksraad) ini seiring dengan suasana hati para pemimpin pergerakan kebangkitan bangsa lainnya di PPPKI. Istilah Siantar Men! Tengah popular saat itu. Kebetulan Dr. Alimoesa, adik kelas Dr. Sorip Tagor di sekolah kedokteran hewan di Buitenzorg (pendiri Sumtranen Bond di Belanda tahun 1917) memulai karir sebagai dokter hewan dan kepala dinas kesehatan di Pematang Siantar. Mangaradja Soangkoepon setelah pulang studi di Belanda memulai karir sebagai pejabat di Pematang Siantar. Oleh karena itu, wartawan Sumatra Post di Medan menyebut dua anggota parlemen pusat juga dengan Siantar Men!. Suatu salam yang muncul di Pematang Siantar bagi sesama pemuda yang timbul akibat seringnya bentrok antara pengusaha perkebunan dengan rakyat pemilik lahan. Yang membela rakyat ini yang berhadap dengan para polisi Belanda disebut Free Man. Seseorang yang disebut centeng yang berkelahi dengan polisi secara tulus untuk membela/membantu rakyat jelata tanpa meminta bayaran. Kini, Free Man bergeser menjadi ‘preman’ yang perilakunya hanya memalak siapapun.

Sejak 1910an persoalan lahan di Simaloengan yang beribukota di Pematang Siantar kerap terjadi bentrok antara investor baru dengan rakyat akibat dampak perluasan lahan perkebunan yang sudah sesak di Deli, Serdang dan Batoebara. Namun kenyataannya rakyatlah yang kalah, karena pemerintah didukung oleh para pangeran dari kesultanan/kerajaan dalam pengerahan polisi yang didukung para tentara colonial. Para Free Man  yang biasanya soliter (bagaikan lone ranger di Texas) di berbagai tempat bukan tandingan yang sepadan dengan satu truk yang berisi aparat.

Peta Transport Sumatra 1920

Perluasan lahan perkebunan yang begitu mudah di Sumatra Timur menjadi alasan para investor/investor baru di Pantai Barat Sumatra khususnya di West Sumatra dan Tapanoeli pindah ke Sumatra Timur. Rakyat pemilik lahan (apalagi dikaitkan dengan hak ulayat) di Tapanoeli maupun di West Sumatra sangat keras membendung arus perluasan lahan. Plus minus antara Pantai Barat Sumatra dan Pantai Timur Sumatra ada untung ruginya dalam pembangunan. Pantai Timur Sumatra cepat berkembang sebagai sumber devisi dan Pantai Barat Sumatra mulai tertinggal sebagai lumbung devisa. Sejak pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Pantai Timur Sumatra, sejak itu pula pertumbuhan ekonomi di Pantai Barat Sumatra melambat. Konsekuensinya, para migrant dari West Sumatra dan Tapanoeli mulai mengalir deras ke Sumatra Timur. Arus migrant ini semakin massif ketika jalur tansportasi darat antara Pantai Barat Sumatra dan Pantai Timur Sumatra dibuka tahun 1921 yang menghubungan Medan dan Sibolga (coast to coast). Jalur perhubungan antara Padang-Sibolga via Fort de Kock dan Padang Sidempoean sudah mulai terbentuk sejak 1912. Dengan demikian coast to coast juga mengindikasikan antara Padang dan Medan via Sibolga. 

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.

 

__________________________________

 

Catatan Kaki: (Oleh Agam van Minangkabau)

 

[1]  Kami telah memberikan koreksi bagian ini di tulisan sebelumnya (Tulisan No.28) pada Catatan Kaki.