Sejarah Kota Padang (32): Soepoetro Brotodihardjo, Gubernur Sumatera Barat 1965-1967; Wali Kota Tegal

Catatan dari Agam van Minangkabau:

Kami tidak memuat tulisan bagian 30 & 31 karena tidak memiliki hubungan dengan Sejarah Kota Padang ataupun Sumatera Barat. Silahkan klik tautan di bawah untuk melihat kedua tulisan dimaksud

 

Disalin dari blog: http://poestahadepok.blogspot.com

__________________________

 

Soepoetro Brotodihardjo pernah menjabat Gubernur Sumatera Barat yang berkedudukan di Kota Padang selama tiga tahun dari 1965 hingga 1967. Soepoetro Brotodihardjo menggantikan Gubernur Sumatera Barat pertama Kaharudin Datuk Rangkayo Basa (1958-1965), berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 191 Tahun 1965 yang ditetapkan di Djakarta 23 Djuni 1965 oleh Soekarno. Dalam keputusan ini, Soepoetro Brotodihardjo mendjabat djuga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tingkat I Sumatera Barat.

Gubernur Sumatera Barat dalam Wikipedia

Pasca kemerdekaaan RI Sumatra terdiri dari tiga provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.[1] Pada tahun 1956 Provinsi Sumatera Utara dimekarkan dengan membentuk Provinsi Aceh. Pasca PRRI, Provinsi Sumatera Tengah dibubarkan dan kemudian dibentuk tiga provinsi, yang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Djambi. Gubernur pertama Provinsi Sumatera Barat diangkat Kaharudin Datuk Rangkayo Basa. Sementara gubernur di Provinsi Riau diangkat SM Amin Nasoetion (1958-1960) dan dilanjutkan Kaharoeddin Nasoetion (1960-1966).

Soepoetro Brotodihardjo dan Kota Tegal

Soepoetro Brotodihardjo adalah Pegawai Tinggi Ketatapradjaan tingkat I diperbantukan pada Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Pekalongan. Soepoetro Brotodihardjo adalah seorang pejabat berprestasi yang kali pertama menjabat sebagai Wali Kota Tegal tahun 1948.

Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda Soepoetro Brotodihardjo diangkat sebagai Wali Kota Tegal (lihat De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 12-12-1950). Pada tahun 1954 berdasarkan beslit Presiden RI status Kota Tegal ditingkatkan dari Kota Kecil menjadi Kota Besar. Untuk wali kota tetap dijabat oleh Soepoetro Brotodihardjo (lihat De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 25-11-1954).

Kota Tegal secara administratif adalah kota yang sudah terbilang tua. Kota Tegal sebagai gemeente (kota praja) seumur dengan pembentukan Kota Semarang dan Kota Bandoeng. Kota Tegal dijadikan sebagai gemeente pada tanggal 1 April 1906 (sebagaimana juga Kota Padang). Oleh karenanya Kota Padang seusia dengan Kota Tegal. Kota Medan baru dibentuk sebagai gemeente tahun 1909.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 03-03-1906: ‘Akta pemerintahan (Gouvernements besluiten) telah dikeluarkan yang akan berlaku pada tanggal 1 April untuk kota-kota Samarang, Bandoeng, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Magelang, dan Palembang. Terhadap pembentukan kota ini dialokasikan anggaran yang ditujukan dalam perbaikan dan renovasi bangunan kota dan bangunan yang baru’.

Gubernur Sumatera Barat

Pada tahun 1965 Soepoetro Brotodihardjo adalah pejabat pemerintah yang dianggap paling kapabel dan sesuai untuk jabatan Gubernur Sumatera Barat. Soepoetro Brotodihardjo telah berpengalaman sebagai wali kota (1948-1962) dan sebagai pemimpin wilayah, setingkat residen di Jawa Tengah yang berkedudukan di Pekalongan.

Soepoetro Brotodihardjo menyelesaikan pendidikan MULO (Soerabaijasch handelsblad, 21-05-1929). Lalu kemudian melanjutkan ke sekolah pertanian, Middelbare Landbouwschool di Buitenzorg (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 26-05-1930). Selanjutnya sekolah pejabat, MOSVIA di Magelang (Bataviaasch nieuwsblad, 24-05-1933).

Password Soepoetro Brotodihardjo untuk diangkat sebagai Gubernur Sumatera Barat tidak hanya karena kapabilitas dan kesesuaiannya tetapi juga karena Soepoetro Brotodihardjo adalah tokoh utama PNI di Tegal (Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 17-07-1956). Sejauh PNI masih Presiden RI, sejauh itu pula kekuasaan PNI cukup kuat. Yang mengangkat Soepoetro Brotodihardjo menjadi Gubernur Sumatera Barat adalah Presiden Soekarno (pendiri PNI). Namun siapapun mereka yang pernah menjadi gubernur tetaplah kita apresiasi. Namun sayang sekali kita tidak bisa menemukan fotonya.

M. Nasroen (1951)

Tidak hanya foto Gubernur Soepoetro Brotodihardjom foto-foto pemimpin Sumatra Barat yang lainnya juga sukar ditemukan seperti Residen Roesad Datuk Perpatih Baringek dan Residen Mohammad Nasroen. Namun setelah ditelusuri lebih cermat foto Residen Mohammad Nasroen masih dapat ditemukan pada surat kabar yang terbit pada tahun 1951. Mohammad Nasroen adalah tokoh besar di tingkat nasional yang pernah menjadi pemimpin di Sumatra Barat. Mohamad Nasroen pernah menjadi Menteri Kehakiman untuk menggantikan Mohamad Yamin pada Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952). Mohammad Nasroen lahir di Lubuk Sikaping 1907 adalah sarjana hukum lulusan Universiteit Leiden. Mohamad Nasroen adalah salah satu dari tiga tokoh utama dalam perang kemerdekaan di Sumatra Tengah. Dua yang lain adalah Eny Karim dan Basyrah Lubis yang menerima serah terima kedaulatan Indonesia dari Belanda di Bukittinggi.

 Ada yang memiliki fotonya? Kita juga perlu melihat wajahnya.

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.

_________________________

Catatan kaki oleh Agam van Minangkabau:

[1] Pasca  kemerdekaan 1945, Sumatera hanya terdiri dari satu provinsi yakni Provinsi Sumatera dengan Tengku Muhammad Hasan sebagai gubernur. Kemudian dipecah menjadi tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Tengah, & Selatan. Setelah PRRI dipecah lagi menjadi provinsi yang ada sekarang (kecuali Babel yang saat itu masuk Sumsel)